Amuntai. 18 Maret 2024, Sekretaris  Pengadilan Agama Amuntai kelas IB, Bapak Salmani, S.Ag., turut hadir dalam acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Tahun Anggaran 2023. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Senin (18/3/2024).

Pada acara tersebut, PJ Bupati Hulu Sungai Utara, Zakly Asswan, menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Utara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Sebelumnya, Ketua DPRD mengingatkan bahwa LKPJ harus disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang dilakukan setahun sekali, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam penjelasannya, Zakly Asswan menjelaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan DPRD, serta memberikan ringkasan laporan kepada masyarakat. Dia juga memaparkan tentang realisasi APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, serta tugas pembantuan dan penugasan melalui rapat paripurna DPRD.

Menurut RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005 - 2025, visi daerah adalah mewujudkan "RAWA MAKMUR 2025" dengan fokus pada terciptanya kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Pada tahun 2023, Hulu Sungai Utara berhasil mencapai target pendapatan dan belanja yang bahkan melebihi pagu anggaran yang ditetapkan, dengan total pendapatan yang terealisasi mencapai 103,43% dari target dan realisasi belanja sebesar 86,98%.

Acara kemudian diakhiri dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dari PJ Bupati Hulu Sungai Utara kepada Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang disambut dengan baik oleh pihak DPRD. Keberadaan pihak seperti Bapak Salmani, S.Ag., Sekretaris Pengadilan Agama Amuntai, turut menegaskan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi masyarakat.